Pengertian Kebijakan atau Policy

Kebijakan
Kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang  dalam rangka menciptakan suatu kondisi yang statis oleh karena suatu  situasi yang ditandai dengan berbagai problem. Kebijakan secara etimologis berasal dari bahasa Inggris ”policy”. Namun banyak orang berpandangan bahwa istilah kebijakan disejajarkan dengan kebijaksanaan. Kebijakan menurut Siagian adalah serangkaian keputusan yang sifatnya mendasar untuk digunakan sebagai landasan untuk bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Siagian, 1985:42). Sebagai landasan untuk bertindak, keputusan tersebut bisa sebagai sebuah isu yang dapat mempengaruhi berbagi bidang kehidupan. Isu kebijakan tersebut dapat menimbulkan dampak yang meluas bagi kehidupan masyarakat.

Dalam berbagai bidang kehidupan kebijakan dapat menimbulkan dampak positif dimana kebijakan tersebut mampu membangun kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. Untuk itu perlu ada kriteria kebijakan sebagai tolok ukur dalam menetukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Kriteria tersebut menurut William Dunn adalah sebagai berikut:
1.      Penyusunan Agenda
2.      Formulasi kebijakan
3.      Adopsi kebijakan
4.      Implementasi kebijakan
5.      Penilaian kebijakan
(Dunn,1999:25)
Kriteria tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut
a. Penyusunan Agenda
Dalam penyusunan agenda  semua permasalahan yang ada menempatkan masalah pada agenda publik untuk kemudian dibahas bersama sampai pada penentuan keputusan.
b.  Formulasi Kebijakan
Dari pembahasan tehadap suatu masalah kemudian merumuskan suatu alternative kebijakan  untuk mengatasi masalah.
c.   Adopsi Kebijakan
Alternatif kebijakan yang diadopsi harus mendapat dukungan dari mayoritas pihak yang terlibat di dalamnya sehingga tidak menimbulkan kontroversi antar berbagai pihak.
d.  Implementasi Kebijakan
Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.
e.   Penilaian Kebijakan
Unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalm pemerintahan menentukan apakah badan-badan terkait di dalamnya sudah memenuhi persyaratan yang ada dalam pembuatan kebijakan dan untuk pencapaian tujuan.
Harold D. Laswell mengemukakan arti kebijakan sebagai berikut:
Ilmu kebijakan adalah ilmu yang berorientasi pada masalah kontekstual, multidisiplin, dan secara eksplisit bersifat normatif. Ilmu-ilmu kebijakan dirancang untuk menyoroti masalah fundamental dan yang seringkali diabaikan yang muncul ketika warga negara dan pengambil kebijakan menyesuaikan dengan perubahan-perubahan sosial dan transformasi politik dan kebijakan yang terus menerus untuk melayani tujuan-tujuan demokrasi.(Dunn, 2003:89)

            Dalam menjalankan peran kebijakan, para  pelaku kebijakan perlu memperhatikan situasi sosial demi mempertimbangkan segala sesuatu dalam rangka menjamin kelancaran penerapan kebijakan tersebut. Penerapan kebijakan ini melibatkan banyak pihak untuk dapat menjalankan fungsinya. Menurut Anderson, kebijakan adalah perilaku dari sejumlah aktor pejabat, kelompok instansi pemerintah atau serangkaian aktor dalam suatu biadang kegiatan tertentu (dalam Wahab, 1997:2). Hal senada dikemukakan Carl Friederick bahwa:
 kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarahkan pada tujuan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan (dalam Wahab, 1997:3)


Suatu kebijakan dikatakan dapat berhasil bila kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan bersama. Hal ini yang dimaksudkan dengan kebijakan publik. Kebijakan publik menurut William Dunn adalah serangkaian pilihan yang  kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk tidak berbuat) yang dibuat oleh badan-badan atau kantor-kantor pemerintah ( dalam Nogi , 2002:6) Peran kebijakan di sini menjadi suatu pedoman dalam menjalankan suatu aktivitas pemerintahan. Dalam Kebijakan tersebut mencakup dua unsur yakni pembuat kebijakan dan orang yang menjalankan kebijakan tersebut. Demi mencapai sasaran kebijakan maka pelaksanaan kebijakan perlu diperhatikan agar berjalan sesuai arah dan tujuan yang telah ditetapkan. 

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Pengertian Kebijakan atau Policy"

Post a Comment